SWEET AND SAOR

Janji Politik di Mata Hukum ? RBN, Bandar Lampung – Janji-janji politik yang telah diucapkan oleh Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Lampung harus dicatat oleh rakyat Lampung. Kemudian tagih ketika mereka terpilih mejadi pemimpin Lampung. Tapi pengalaman telah mengajarkan rakyat. Janji tinggalah janji. Lalu seperti apakah janji politik dimata hukum ? Yusdiyanto, Ketua Pusat Kajian Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Lampung menilai, saat kampanye semua kontestan menjual visi dan misi berbentuk program yang akan dilaksanakan ketika terpilih, atau biasa disebut janji politik. Menurut Yusdianto, hal itu sah saja untuk meningkatkan popularitas demi meyakinkan para pemilih. “Janji politik tidak bisa dibawa keranah hukum. Masyarakat hanya dapat mengingatkan saja.Janji politik hanya sebagai alat ukur untuk mengetahui visi dan misi calon. Dari situ dapat dilihat calon tersebut layak atau tidak untuk dipilih,” ujarnya, Sabtu (5/4/2014). Yusdianto menamba

Masalah perbatasan Indonesia-Malaysia selesai 2016 Kamis, 24 oktober 2013 22:56 Bali (ANTARA News) - Permasalahan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di darat Kalimantan sepanjang 2.004 km dari barat ke timur direncanakan selesai pada 2016, kata Kepala Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) Khafid. "Kami optimis selesai 2016, walaupun hingga saat ini masih ada 10 lokasi bermasalah atau disebut `outstanding border problems`," kata Khafid di sela pertemuan Asian Conference On Remote Sensing (ACRS) ke-34 di Bali, Kamis. Seluas 2.004 km panjang perbatasan itu, lanjut dia, baru dipetakan dalam 18 nomor lembar peta (NLP) dari total 45 NLP, dan akan disusul lima peta lagi yang ditandatangani pada awal November 2013. "Untuk menyelesaikan perbatasan, kita menyerahkan dokumen ke Malaysia sejauh 5 km dari garis batas ke arah Indonesia, demikian pula Malaysia, sehingga akan menjadi peta bersama," katanya. Sedangkan 10 lokasi per